Sofyan Basir, Direktur Utama PLN Rumahnya Oleh KPK

oleh

Iniberita.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPKkembali melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari bukti-bukti yang terkait dengan menggeledah kediaman Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir, Minggu (15/7/2018).

Penggeledahan dilakukan untuk menemukan bukti yang terkait dengan perkara korupsi.

Baca juga:

Warga Membantai Ratusan Buaya Setelah Memakan Salah Satu Warganya

Manny Pacquiao Rebut Gelar Juara Setelah Menang KO Atas Lucas Martin Matthysee

Kolinda Grabar-Kitarovic, Presiden Kroasia Hadiahkan Putin Kaus Timnas

Will Smith, Nicky Jam dan Era Istrefi Meriahkan Penutupan World Cup 2018 Dengan Nyanyikan Lagu Piala Dunia 2018

“Benar, ada penggeledahan di rumah Dirut PLN yang dilakukan sejak pagi ini oleh tim KPK,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu sore.

Menurut Febri, penggeledahan ini terkait penyidikan KPK dalam kasus suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap. KPK telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak Juni 2018, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

Pada Jumat (13/7/2018) siang, tim penindakan KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari Audrey Ratna Justianty kepada Tahta Maharaya di lantai 8 gedung Graha BIP.

Audrey merupakan sekretaris Johannes Budisutrisno Kotjo. Sedangkan Tahta adalah staf sekaligus keponakan Eni Maulani Saragih. Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan commitment fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

“Kami harap pihak terkait kooperatif dan tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas penyidikan ini,” kata Febri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *