Setelah Melalui Negosiasi yang Panjang, Indonesia Berhasil Kuasa Mayoritas Saham Freeport yaitu Sebesar 51%

oleh

Iniberita.news – Pemerintah Republik Indonesia akhirnya berhasil menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, Negosiasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan Freeport akhirnya mencapai titik temu dan menuai kesepakatan pada Sore ini, Kamis, 12 Juli 2018.

PT Inalum, perusahaan di bawah kementerian BUMN, membeli saham PT Freeport Indonesia senilai US$3,85 miliar atau sekitar Rp55,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penekenan perjanjian awal, yang disebut pula heads of agreement atau HoA, antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) serta Freeport dan Rio Tinto.

Menurut Sri Mulyani, perjanjian tersebut merupakan sebuah langkah yang maju dan strategis untuk mewujudkan kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan asal negeri Paman Sam itu, yang sebelumnya diumumkan pada 27 Agustus 2017.

Baca juga:

Bikin Heboh, Foto Seksi Seorang Wanita yang Diduga Presiden Kroasia

Peraih Medali Emas Kejuaraan Dunia U-20 Lari 100 Meter Lalu Muhammad Zohri, Buat Indonesia Bangga

Pengakuan Mengejutkan Dari Mantan Pengikut Harun Yahya, Pelecehan Hingga Perkosaan

Gunung Anak Krakatau Alami Peningkatan Aktivitas dan Kembali Meletus, Kali ini Sebanyak 56 Kali

“Dengan ditandatanganinya heads of agreement, artinya sudah dicapai divestasi. Harapannya, partnership antara Freeport dengan Inalum dan pemerintah mampu meningkatkan kepastian di dalam koperasi dan nilai tambah industri ekstraktif Indonesia, serta bisa menambahkan kemakmuran Indonesia dan Papua,” ujarnya dalam konferensi pers selepas penandatanganan itu di kantornya, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Dalam kesepakatan itu juga, Freeport diminta membuat smelter di dalam negeri. Pemerintah meminta penerimaan negara lebih besar secara agregat atau total daripada yang diterima melalui kontrak karya selama ini. Perpanjangan kontrak dapat dilakukan maksimal dua kali sepuluh tahun hingga 2041 bila Freeport memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUPK-OP.

Untuk mendukung divestasi saham tersebut, juga sudah ditandatangani perjanjian antara korporasi serta Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018. “Pemda Papua dan Kabupaten Mimika bersama-sama akan memiliki hak saham Freeport sebesar 10 persen,” kata Sri Mulyani.

Sedangkan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara seperti diamanatkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan telah berupaya memastikan pengenaan tarif dan penerimaan negara dalam bentuk IUPK bisa memenuhi amanat undang-undang tersebut. Termasuk dengan memastikan tersedianya regulasi bagi semua investor dalam rangka memberikan stabilitas pembayaran kewajiban penerimaan negara.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan kesepakatan dengan Freeport adalah lompatan besar. “Ini sebuah lompatan yang kami harapkan akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, royalti, deviden, dari retribusinya, sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati oleh kita semua,” ucapnya seusai menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-71 di Indonesia Convention Centre, BSD City, Tangerang, Banten, Kamis.

Jokowi mengaku telah menerima laporan berhasilnya kesepakatan antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Freeport-McMoRan Inc terkait dengan peningkatan kepemilikan saham dari 9,36 persen menjadi 51 persen. Inalum dalam konteks ini adalah induk holding BUMN industri pertambangan. “Alhamdulillah,” tuturnya.

Pada 25 Juni 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan melakukan pertemuan tertutup dengan CEO Freeport Richard Adkerson di Hotel Four Seasons, Washington. Dalam pertemuan itu, Jonan membocorkan semua isu dalam perundingan dengan pihak Freeport relatif sudah disepakati. Poin terakhir yang tengah dalam tahap finalisasi adalah divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen.

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *