Eni Maulani Saragih, Anggota DPR yang Terkena OTT KPK di Rumah Dinas Mensos

oleh

Iniberita.newsKomisi Pemberantasan Korupsi (KPKkembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kali ini KPK berhasil menangkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dalam OTT pada  Jumat (13/7/2018).

Mengutip laman DPR RI, perempuan bernama lengkap Eni Maulani Saragih ini lahir di Jakarta, pada 13 Mei 1970. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur X, meliputi Lamongan, dan Gresik. Dia sendiri tinggal di Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang, Banten.

Politikus Golkar itu diamankan oleh tim Satgas KPK di rumah dinas menteri Sosial Idrus Marham di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Penangkapan di rumah dinas Menteri itu diamini Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Jumat malam. Selain Eni, tim juga mengamankan delapan orang lainya dalam oprasi senyap ini.

Baca juga:

Polisi Tendang Ibu di Sumpermarket “AKBP Yusuf” Akan Dicopt Dari Jabatannya

Prancis Lolos ke Final Piala Dunia 2018, Dinar Candy Tepati Janji Buka Baju dan Hanya Kenakan Bra Dipinggir Jalan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Saat Ikuti Ujian Paket-C

Beginilah Trik Biar Tetap Bisa Makan Nasi Tanpa Takut Gemuk

 

“Kita amankan totoal 9 orang, kita amankan 9 orang semuanya di Jakarta. Sembilan orang itu ada yang kita amankan dari salah satu rumah dinas Menteri saat ini,” ucap Febri Diansyah. Sebelum diamankan, tim sempat membuntuti anggota komisi yang membidangi energi tersebut. ‎ Dikatakan Febri, mereka yang diamankan sudah berada di markas lembaga antikorupsi. ‎

“Tadi setelah kita ikuti ada salah satu pihak yang berada di rumah tersebut, jadi kami amankan di sana dan kita bawa ke kantor KPK. Lokasinya kebetulan ada di sana. Tentu saja setelah kami memastikan bahwa orang yg diduga terlibat dari perkara yg kita tangani ini adalah salah satu yang kita bawa ke KPK,” ujar Febri.

Selain mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat praktik suap, tim juga mengamankan uang sekitar Rp 500 juta. Diduga uang tersebut merupakan suap dari seorang pengusaha terkait proyek listrik di PLN. Status mereka yang diamankan akan ditentukan KPK dalam waktu 1×24 jam.‎

“Ada dari pihak swasta yang kami duga sebagai pihak pemberi, dan juga ada staf ahli, dan sopir, dan pihak-pihak lain yang terkait,” tandas Febri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *